1. Pokok-pokok
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang disebut juga dengan istilah …
a. Tujuh
system Pemerintahan RI
b. Tujuh Kunci
Pokok Sistem Pemerintahan RI
c. Rechtstaat
d. Lima Kunci
Pokok Sistem Pemerintahan RI
e. Delapan
Kunci Pokok Sistem Pemerintahan RI
2. POkok-pokok
Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ini tercantum dalam ….
a.
Pembukaan UUD 1945
b.
Batang Tubuh UUD 1945
c.
Penjelasan UUD 1945
d.
Pancasila
e.
Ketetapan MPR
3.
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1.
Indonesia adalah Negara hokum
2. Presiden
adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi
3. Presiden
tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat
4.
Kekuasaan Negara tertinggi ada di tangan MPR
5.
Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas
Yang termasuk
pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah ….
a. 1,2,3,dan 4 d. 2,3,4,dan 5
b. 1,2,3,dan 5 e. . semua pernyataan benar
c. 1,3.4.dan 5
4. Seluruh lembaga-lembaga Negara dan
pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan hukum, artinya Negara
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada ….
a. kekuasaaan d. agama
b. kedaulatan e. hukum
c. keadilan
5. Segala kebijakan Negara dan cara
melaksanakan sistem kenegaraan RI haruslah berdasarkan pada konstitusi. Artinya
bahwa pemerintahan Negara RI berdasarkan pada sistem ….
a. hokum d. konstitusional
b. kekuasaan e. agama
c. kedaulatan
6. Kedudukan Presiden dan DPR dalam
sistem pemerintahan Indonesia adalah ….
a. lebih
tinggi DPR daripada Presiden
b. Lebih
tinggi Presiden daripada DPR
c. kedudukan
Presiden dan DPR sejajar
d. Presiden
bertanggung jawab kepada DPR
e. DPR dapat
menjatuhkan kedudukan Presiden
7. Perhatikan
pernyataan dibawah ini!
1. memilih
Presiden dan wakil presiden
2. mengubah
dan menetapkan UUD
3. melantik
presiden dan wakil presiden
4. memberhentikan presiden dan wakil
presiden dalam masa jabatannya.
Yang merupakan
tugas dan wewenang MPR adalah ….
a.
1,2,3 d. 2,3,4
b.
1,2,4 e. 1,2,3,4
c.
1,3,4
8. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan
Negara, merupakan tanggung jawab penuh ada ditangan …
a. presiden d. DPR
b. MPR e. DPR dan MPR
c. lembaga
tinggi Negara
9. Dibawah ini
merupakan lembaga Negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945, adalah ….
a. MA d. DPA
b. BPK e. MK
c. DPR
10. Para
menteri-menteri Negara di pilih, diangkat, dan diberhentikan oleh ….
a. MPR d. DPA
b. DPR e. MA
c. presiden
11. Perhatikan
pernyataan dibawah ini!
1. DPR
memiliki hak pengawasan terhadap pemerintah
2. DPR
berwenang untuk menurunkan jabatan presiden
3. DPR
berwenang mengajukan sidang istimewa
Hubungan
antara kedudukan DPR terhadap kedudukan presiden adalah ….
a.
1
dan 2 d. 1,2,3
b.
1
dan 3 e. semua jawaban salah
c.
2
dan 3
12. Negara
menjamin HAM tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan, yang diatur dalam UUD 1945 pasal ….
a. pasal 27
ayat 1 d. pasal 30
b. pasal 28 e. pasal 33 ayat 3
c. pasal 29
ayat 2
13. Wujud
kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam ….
a. munculnya
banyak partai politik dalam masyarakat
b. maraknya
demonstrasi mengecam kebijakan pemerintah
c. pelaksanaan
pemilu yang sarat KKN
d. mengirimkan
surat kepada presiden
e.
menyampaikan aspirasi melalui DPR
14. Sesuai
ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut,
kecuali ….
a. memutus
pembubaran partai politik
b. memutus
perselisihan tentang hasil pemilu
c. memutus
pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hokum
d. menguji UUD
terhadap Undang-Undang
e. memutuskan
sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD
15. Keberadaan
anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ….
a. MPR d. Pemilu
b. Presiden e. MPR dan DPR
c. Presiden
dengan persetujuan DPR
16. Kewenangan
lembaga Komisi Yudisial adalah berwenang….
a. mengusulkan
pengangkatan hakim agung
b. mengusulkan
pengangkatan Mahkamah Agung
c. Bersama
Presiden mengangkat jaksa agung
d. bersama
presiden mengangkat hakim agung
e. bersama DPR
memberhentikan hakim agung
17. Indonesia
pernah menerapkan sistem pemerintahan federasi/serikat pada masa Orde Lama pada
decade waktu …
a. 1945-1949 d. 1950-1959
b. 1945-1950 e. 1959-1965
c. 1949-1950
18. Berdasarkan
pasal 1 (1) UUD 1945, menyatakan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara
kesatuan, berarti menjelaskan tentang ….
a. bentuk
pemerintahan d. Negara kesatuan
b. bentuk
Negara e.
bentuk Republik
c. Negara
kesatuan RI
19. Menurut
Van Vollenhoven, kekusaan pemerintahan memiliki empat fungsi, kecuali ….
a.
ketataprajaan (bestuur)
b. pengaturan
(regeling)
c. keamanan/kepolisian
(politie)
d. pengadilan
(rechtspraak)
e. berdasar
hokum (rechtstaat)
20. Menurut
UUD 1945, penyelenggara pemerintahan yang tertinggi dalam pemerintahan di
Indonesia adalah …
a. MPR d. Presiden
b. MPR dan DPR e. KAPOLRI
c. DPR
21. Lembaga
yang berwenang melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan kemauan Negara,
merupakan tugas dari lembaga ….
a. eksekutif d. DPR
b. legislative e. MPR
c. yudikatif
22. Menurut
C.F. Strong, menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan meliputi beberapa
kekuasaan, kecuali ….
a. kekuasaan
diplomatic d. kekuasaan kehakiman
b. kekuatan
militer e. kekuasaan
legislative
c. kekuasaan
yudikatif
23.
Berdasarkan pasal 17 (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa kekuasaan mengangkat dan
memberhentikan menteri-menteri diserahkan secara mutlak kepada ….
a. MPR d. MPR dan DPR
b. DPR e.
Pemilu
c. presiden
24. Pada masa
Orde Baru, pemerintah mengangkat beberapa Lembaga Pemerintah Non Departemen
antara lain, kecuali …
a. Badan
Urusan Logistik (BULOG)
b. Badan Usaha
Milik Negara (BUMN)
c. Badan perencanaan
Pembangunan Nasional
(BAPPENAS)
d. Biro Pusat
Statistik (BPS)
e. Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
25. Perhatikan
pernyataan dibawah ini!
1. mengadili
presiden jika melakukan pelanggaran konstitusi
2. memeriksa
keuangan Negara
3. mengawasi
pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara
Yang merupakan
tugas dan wewenang dari BPK adalah.
a.
1
dan 2 d. 1,2,3
b.
1
dan 3 e. semua pernyataan benar
c.
2
dan 3
26. Perhatikan
pernyataan dibawah ini!
1. membuat
undang-undang/kebijakan
2.
melaksanakan undang-undang
3. mengontrol
/ mengawasi pemerintah
Menurut Miriam
Budiardjo, Parlemen memiliki tugas/wewenang sebagai berikut ……
a. 1 dan 2 d. 1,2,3
b. 1 dan 3 e. semua pernyataan benar
c. 2 dan 3
27. Perhatikan
data dibawah ini!
1. eksekutif 3. Kedaulatan
2. yudikatif 4. Legislative
Menurut
Montesque dalam ajarannya “trias politika” membagi kekuasaan pemerintahan
antara lain …
a. 1,2,3 d. 2,3,4
b. 1,2,4 e. 1,3,4
c. Semua
pernyataan benar
28. Menurut
pasal 24 dan 25 UUD 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan
yang merdeka, artinya ….
a.berada
dibawah control pemerintah
b. bebas
memutuskan perkara
c. lepas dari
pengaruh pemerintah
d. berada
dibawah pengaruh pemerintah
e. bersama MA
memutuskan perkara
29. UUD 1945
sudah mengalami amandemen sebanyak ….. kali
a. dua d. lima
b. tiga e.
enam
c. empat
30. Bukti
bahwa Negara Indonesia berdasarkan sistem konstitusional adalah …
a. setiap
pelanggaran mendapat sanksi hokum
b. Negara
memiliki perangkat perundang-undangan
c. adanya
pemberantasan KKN
d. kekuasaan
Negara dibatasi oleh undang-undang
e. kekuasaan
tertinggi Negara ada di tangan rakyat
31. Langkah
yang tepat diambil oleh presiden untuk memilih menteri dalam koridor sistem
pemerintahan presidensil adalah …
a. menyerahkan
sepenuhnya kepada badan legislative sehingga mempresentasikan setiap anggota
partai politik
b. melakukan
koordinasi dengan DPR melalui mekanisme dengar pendapat
c. sepenuhnya
hak mutlak presiden untuk memilih menteri sesuai kebutuhan cabinet yang
dibentuk
d. mengambil
calon menteri dari partai besar sebagai langkah untuk mendapat dukungan rakyat
e. melakukan
koordinasi dengan partai pemenang pemilu
32.
menurutUndang-Undang Dasar 1945, lembaga Negara yang mengemban fungsi judicial
review atas undang-undang di Indonesia adalah …
a. Mahkamah
Agung d. Dewan perwakilan Rakyat
b. Mahkamah
Konstitusi e. Komisi Pemilihan Umum
c. Komisi
Yudisial
33. Hans
kalsen membagi bentuk organisasi Negara yang berkaitan dengan pembagian
territorial atas dua hak, yaitu …
a. pusat dan
daerah d. dalam dan luar negeri
b. kota dan
desa e. eksekutif dan
legislative
c.
sentralisasi dan desentralisasi
34. Menurut
UUD 1945 yang telah diamandemen, presiden dapat diberhentikan jika …
a. melakukan
korupsi
b. melanggar
haluan Negara
c.
perekonomian memburuk dalam masa pemerintahannya
d. merebaknya
demonstrasi menuntut pembatalan suatu kebijakan
e. kepercayaan
pasar modal menurun
35. TAP MPR
No. XVII/MPR/1998 berisi tentang …
a.
penyelenggaraan pemerintahan Negara
b. wewenang
MPR d. wewenang DPR
c. Hak Asasi
Manusia e. wewenang presiden
36. Lahirnya
istilah pancasila yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno pada tanggal ….
a. 29 Mei 1945 d. 1 Juni 1945
b. 30 Mei 1945 e. 17 Agustus 1945
c. 31 Mei 1945
37. Pada
sidang BPUPKI pertama, muncul 3 tokoh nasionalis yang mengusulkan ide-ide pokok
tentang dasar Negara RI, yaitu ….
a. Moh. Yamin, Dr. Supomo, Kihajar Dewantara
b. Dr. Supomo,
Moh. Hatta, Ir. Soekarno
c. Moh. Yamin,
Dr. Supomo, Ir. Soekarno
d. Moh. Hatta,
Ir. Soekarno, Moh. Yamin
e. Kihajar
Dewantara, Ir. Soekarno, Moh. Hatta
38.
Melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan norma hokum
Negara yang berlandaskan pancasila disebut pengamalan …
a. subyektif d. formal
b. obyektif e. non formal
c. sikap
positif
39.
Melaksanakan dan menaati nilai-nilai pancasila sebagai pedoman bersikap dan bertingkah
laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan pengamalan secara ….
a. subyektif d. formal
b. obyektif e. non formal
c. sikap
positif
40. Pengertian
pancasila sebagai ideology terbuka yaitu …
a. pancasila
cocok diterapkan di Negara manapun
b. pancasila
boleh dirubah sewaktu-waktu
c. pancasila
berasal dari hasil pemikiran seserang saja.
d. pancasila
harus menyesuaikan diri dengan jaman
e. pancasila
bersifat kaku, tidak dapat dirubah
41. Istilah
lain dari nilai-nilai pancasila selain sebagai ideology Negara adalah, kecuali …
a. falsafah d. dasar Negara
b. pandangan
hidup e. peraturan
c. pedoman
hidup
42. Negara
Indonesia yang masih menjadi Negara terbelakang dengan berbagai persoalan
seperti korupsi, terorisme, dll, disebabkan oleh ….
a. tiadanya
keteladanan kalangan elit pemerintah yang menjadi contoh buruk dalam korupsi
b. pancasila
gagal sebagai ideolgi Negara
c. kurang
tegasnya hokum yang ada di Indonesia
d. masyarakat
Indonesia yang sebagian besar masih hidup terbelakang
e. perlu
adanya perubahan dasar negara yang sesuai jaman
43. Indonesia
pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer pada masa orde lama di tahun
…
a.
1945-1950 d. 1945-1959
b.
1945-1949 e. 1959-1966
c.
1950-1959
44. Indonesia
pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensil pada masa orde lama di tahun
…
a.
1945-1950 d. 1945-1959
b.
1945-1949 e. 1959-1966
c.
1950-1959
45.
Sumber hokum tertinggi di Negara RI adalah …
a.
Pancasila d.
Ketetapan MPR
b.
Pembukaan UUD 1945 e. Undang-Undang
c.
Batang Tubuh UUD 1945
46. lembaga
yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah …
a.
Mahkamah Konstitusi d. legislative
b.
eksekutif e.
yudikatif
c.
MPR
47. Pelaksanaan
Pemilu secara langsung di Indonesia dilaksanakan sejak pemilu tahun ….
a.
1998 d. 2004
b.
1999 e. 2007
c.
2006
48. Lembaga
tertinggi Negara dalam pemerintahan Negara RI adalah ….
a.
MPR d. presiden
b.
DPR e. presiden dan wakil
presiden
c.
Mahkamah Konstitusi
49. Dibawah
ini merupakan salah satu contoh perlindungan HAM dalam bidang politik, …
a.
menyalurkan aspirasi melalui pemilu
b.
mendukung aksi demonstrasi
c.
kebebasan pers dilindungi
d.
kebebasan menggunakan mode pakaian
e.
kebebasan berbicara di depan umum
50. Presiden
dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum tahun 2004 adalah …
a.
Susilo Bambang Yudoyono – Wiranto
b.
Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf kalla
c.
Susilo Bambang Yudoyono – Budiono
d.
Susilo Bambang Yudoyono – Megawati
e.
Susilo Bambang Yudoyono – Amin Rais
51. Prinsip-prinsip sistem pemerintahan parlementer pada
hakikatnya merupakan....
a. Intisari kebiasaan ketatanegaraan dan hasil pemikiran
para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
b. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di Amerika Serikat
c. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
d. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi Amerika serikat
e. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di kerajaan Inggris
52. Berikut merupakan kelemahan sistem pemerintahan
Parlementer, kecuali....
a. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada
mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan
oleh parlemen
b. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak
bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu
kabinet dapat bubar
c. Kabinet dapat mengendalikan palemen, hal ini terjadi bila
para anggota kabinet partai mayoritas
d. Parlemen menjadi termpat kederisasi bagi jabatan-jabatan
eksekutif, pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimamfaatkan dan menjadi
bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya
e. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap
kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
53. Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan
dalam arti yang sebernarnya.....
a. Presiden dan menteri-menterinya
b. Presiden bersama dengan DPR
c. Presiden dan wakil presiden
d. Kepala negara dengan menteri
e. Presiden dengan perdana menteri
54. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer di awal
kemerdekaan RI sampai 27 Desember 1949 adalah...
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Konstitusi RIS 1949
c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
d. Maklumat Pemerintah 14 November 1945
e. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
55. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer pada
masa antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 adalah....
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Maklumat Pemerintah 14 November 1945
c. Konstitusi RIS 1949
d. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
e. Dekrit Presiden 1959
56. Dalam sistem Check and Balances di Indonesia, pihak MPR
mempunyai wewenang untuk....
a. Mengawasi pemrintah/ eksekutif dengan sejumlah hak
pengawasan
b. menyetujui/ menolak mnyetujui perjanjian internasional
c. Memberhentikan Presiden dan wakil presiden atas usulan
DPR
d. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan
duta
e. Memberi pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
57. Menurut UUD 1945 yang sudah diamandemen, sistem
pemerintahan yang harus dijalankan di Indonesia adalah....
a. Campuran
b. Quasi-presidensial
c. Quasi-parlementer
d. Presidensial
e. Parlementer
58. Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial yang
terdapat di Indonesia adalah....
a. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh,
sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah
otoriter
b. Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena
program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet
c. Pemerintahan dapat berlangsung dengan baik bila mendapat
dukungan wakil rakyat (DPR) sehingga kebijakan dan keputusan-keputusan
eksekutif dapat terlaksana
d. Produk hukum belum banyak memihak kepentingan rakyat, demikian
juga aparat penegak hukum
e. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang
jujur, bersih, dan professional, program-program pemerintah tidak berjalan
efektif dan populis (berpihak kepada rakyat)
59. Salah satu kelemahan atau keburukan yang menonjol dari
sistem pemerintahan parlementer adalah.....
a. Sering terjadi krisis kabinet
b. Program pemerintahan cebderung terhambat
c. Kabinet dapat dijatuhkan kapan saja
d. Pemerintahan cenderung stabil
e. Berpengaruhnya pengawasan DPR
60. Berikut ini adalah kelebihan pelaksanaan sistem pemerintahan
RI yang berdasarkan UUD 1945 dibanding dengan sistem pemerintahan negara lain,
kecuali....
a. Sistem pemerintahan kita menganut pembagian kekuasaan
bukan pemisahan kekuasaan
b. Presiden lebih efektif dan efisien dalam menjalankan
kekuasaan pemerintahan
c. Indonesia tidak hanya menganut trias politica, tetapi
juga menerapkan saptapraja
d. Sistem pemerintahan cenderung personal power sehingga
peran rakyat kurang maksimal
e. Tidak ada partai oposisi sehingga antara pemerintah yang
berkuasa dengan partai yang kalah saling menjatuhkan
0 komentar:
Posting Komentar